Memoles Citra, Menggalakkan Wisata

Mei 28, 2008 pada 5:31 am (Sosial Budaya)

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Kasbah, bagian kota tua Aljier. Sejak tahun 2002 dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia
 

Aljazair, sering dikaitkan dengan tindak kekerasan dan aksi teror. Citra ini hendak diubah, dengan membuka negaranya bagi para pelancong.Dengan dana petro dollar, Aljazair membangun sarana wisata secara besar-besaran.

 

 

 Aljazair,negara yang terletak di bagian utara Afrika ini, diwaktu belakangan sering  mendapat sorotan dunia, dengan terjadinya berbagai rangkaian aksi tindak kekerasan dan teror. Untuk mengubah citra negaranya, berbagai langkah dilakukan. Antara lain dengan membuka negaranya, bagi kegiatan  wisata. Langkah kearah itu disiapkan. Tidak hanya dengan menggelar  promosi wisata  diberbagai negara, termasuk di Eropa. Melainkan juga  membangun secara besar-besaran sarana pendukung  kegiatan pariwisata. Untuk membangunnya,  pemerintah Aljazair, tidak memikirkan masalah dananya.  Kekayaan minyak yang dimilikinya, memungkinan untuk melakukan pembangunan  sarana  wisata secara besaran-besaran.  Apalagi saat ini harga minyak bumi dipasaran dunia meningkat dengan drastis. Dengan menggalakkan kegiatan wisata, Aljazair hendak memoles citranya, dengan menjadikan negaranya sebagai tempat  tujuan wisatawan:

Untuk membangun sarana pariwisata dinegaranya, pemerintah Aljazair mengandalkan pendapatan minyak bumi. Dengan harga minyak bumi yang melejit mencapai 120 dollar perbarel diwaktu belakangan, pundi-pundi  pemerintah Aljazair semakin penuh dengan petro dollar.  Pada tahun 2006 lalu, Aljazair menangguk penghasilan dari penjualan minyak  mencapai 253 miliar dollar. Tahun 2007 lalu , angkanya  meningkat. Diperkirakan tahun ini, jumlahnya akan semakin meningkat.Nah dengan modal dana petro dollar itu, Aljazair melirik kegiatan wisata, dan melancarkan promosi  untuk menarik minat  pelancong  berkunjung kenegaranya.  Pemerintah Aljazair mencanangkan untuk ikut ambil bagian menikmati pertumbuhan usaha pariwisata didunia  yang tahun lalu mencapai angka enam persen. Aljazair memiliki kawasan yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan. Antara lain, kawasan gurun Sahara, yang menarik bagi pelancong yang senang bertualang. Seperlima kawasan gurun Sahara dimiliki Aljazair. Selain itu, Aljazair memiliki puing reruntuhan  kerajaan Romawi. serta kawasan alam yang belum  terjamah.  Meskipun Aljazair memiliki kawasan pantai sepanjang 1200 km, negara ini hanya mampu menggaet  satu persen dari jumlah wisatawan yang melancong  kekawasan  Laut Tengah. Menteri Pariwisita Aljazair Cherif Rahman menyampaikan target yang hendak dicapainya. Yakni pada tahun 2025 mendatang, Aljazair dapat menggaet 11 juta wisatawan dalam setahun. Ia menambahkan:

“Kami sedang membangun, dan kami tidak dapat  mengharapkan dibulan mendatang akan  dapat menggaet  ratusan ribu wisayatawan. Kami  sekarang dengan sabar dan  secara bertahap membangun sarana dasarnya. Kami memerlukan  infra struktur dan  personal. Sebelum itu tersedia atau rampung kami tidak akan melakukan kampanye atau promosi secara besar-besaran”.

Sementara itu, hotel-hotel yang telah beroperasi di Aljazair, untuk liburan pertengahan tahun ini, telah habis dipesan. Terutama yang memesan adalah wisatawan domestik, yakni warga Aljazair sendiri. Disamping itu tercatat sekitar 1,7 juta wisatawan dari mancanegara. Sebagian besar adalah warga Aljazair dan keluarganya yang tinggal diluar negeri. Dan lebih dari setengah juta warga Eropa melirik Aljazair sebagai tempat tujuan wisata. Tapi selama ini, sebagian besar diantaranya pedagang atau pengusaha.

Aljazair memiliki rentangan sejarah yang panjang. Dengan membangun kawasan pemukiman, pada abad ke 19, Perancis mulai menapakkan kekuasaannya dinegara dikawasan Afrika Utara itu.  Perancis  memperkerjakan penduduk pribumi untuk mengembangkan kegiatan pertanian secara besar-besaran.  Kemudian pada tahun 1848, Perancis menyatakan Aljazair sebagai bagian dari wilayahnya. Untuk mengokohkan kekuasaannya, Perancis menumpas setiap gerakan perlawanan. Tapi rakyat Aljazair  tidak kenal menyerah. Secara serentak tanggal 1 November 1954, rakyat Aljazair  melancarkan perang  kemerdekaan terhadap penguasa kolonial Perancis. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1962, Aljazair meraih kemerdekaan.  Kemudian terutama pada tahun 90-an, Aljazair diwarnai  dengan aksi teror dan tindak kekerasan, setelah kemenangan Partai Penyelamat  Islam FIS dalam pemilihan umum.Dewan Negara yang dikuasai kelompok militer mengambil alih kekuasaan dan menyatakan keadaan darurat.Serta melarang Partai Front Penyelamat Islam FIS.  Kelompok Islam ini melakukan  gerakan bawah tanah, dengan melancarkan perlawanan   aksi teror  serta  tindak kekerasan., dan mewarnai  kehidupan sehari-hari di Aljazair yang saat ini berpenduduk  sekitar 34 juta jiwa.

Dengan terjadinya berbagai tindak kekerasan, aksi teror  dan pertarungan kekuasaan  ditahun-tahun belakangan mengakibatkan  terabaikannya  kegiatan pembangunan dinegara ini. Disamping tentunya, menimbulkan situasi  keamanan yang rawan. Jadi tidaklah mengherankan, bila dibeberapa kawasan dinegara  ini, masih tetap dilakukan pengamanan dan  penjagaan yang ketat. Termasuk tentunya, kawasan wisata. Pengamanan  yang ketat, dan dapat munculnya ancaman serangan teror dan aksi kekerasan, membuat para wisatawan mancanegara berfikir dua kali untuk  melancong kenegara ini.  Gambaran ini yang hendak diubah pemerintah Aljazair, untuk dapat menarik  wisatawan. Menciptakan keamanan bagi para wisawatan dan melengkapi sarana pendukung kegiatan pariwisata. Mengenainya Jamal Zenguine. dari Badan Penanaman Modal  Asing di Aljazair menambahkan:

“Dari penghasilan minyak bumi, kami membangun infra struktur, jalan-jalan, jalur kereta api. bandar udara, pelabuhan laut dan lainnya. Kami juga membangun sarana yang diperlukan para investor. Aljazair saat ini, ibarat sebuah proyek bangunan raksasa. Dimana-mana dibangun perumahan, jalan, dan fabrik. Aljazair sekarang benar-benar merupakan proyek bangunan besar dialam terbuka”.

Selain bidang pariwisata, pemerintah Aljazair juga menggalakkan  pembangunan dibidang industri, pertanian, penangkapan ikan dan lingkungan. Untuk itu para investor asing tidak tinggal diam untuk ambil bagian. Penanaman  modal terbesar di Aljazair berasal dari negara-negara dikawasan Teluk yang kaya minyak. Perusahaannya membangun komplek perhotelan mewah dikawasan pantai, dengan meniru gaya arsitektur proyek yang sama di Dubai. Banyak beton dan kolosal. Mengenainya Menteri Pariwisata Aljazair  Cherif Rahmani mengatakan:

“Dimana- mana kami menyediakan 80 persen lahan hijau. Disebuah kawasan kota harus menunjukkan ciri modern. Apakah Anda suka atau tidak?. Semua kota besar didunia membangun gedung tinggi.Lihatlah proyek di Paris, New York, atau London. Orang tak dapat mengkritik kami, karena membangun gedung tinggi. Tapi saya tekankan, bangunan tinggi ini, harus dibatasi dengan persyaratan mutu dan tempat dimana akan dibangun”

Apakah kegiatan pembangunan diberbagai bidang yang saat ini sedang digalakkan pemerintah Aljazair, juga memberikan keuntungan bagi rakyat banyak?. Pemerintah Aljair mengatakan, rakyat banyak akan memetik keuntungannya. Antara lain , dengan tersedianya lapangan kerja. Untuk  sektor pariwisata akan dapat diciptakan 200 ribu lapangan kerja. . Belum lagi disektor  lainnya yang saat ini sedang  giat dibangun dan dikembangkan di Aljazair. . Meskipun demikian harus banyak yang mesti dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Mengapa?. Kepala perwakilan Lembaga Bantuan  Tehnik Jerman GTZ di Ibukota Aljazair, Aljier, Hans Karpe mengatakan:

“Aljazair telah melalui perjalanan yang amat sulit. Yakni melewati jaman perang kemerdekaan, yang menewaskan lebih dari 1,5 juta orang. Juga telah melewati jaman Arabisasi, yang memberikan dampak terhadap sistem  pendidikan. Jaman sosialis dan fundamentalis juga telah dilewati. Tapi sisa dan bekasnya, masih terdapat dimana-mana”.(ar)

Tinggalkan sebuah Komentar

Volume Produksi Minyak OPEC Akan Bertambah 5 Juta Barel Per Hari pada Tahun 2012

Mei 20, 2008 pada 2:30 pm (pRofil weeKly)

Menurut Kantor Berita Xinhua, Kantor Berita Aljazair kemarin (14/5) melaporkan, Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair, Chakib Khelil baru-baru ini selaku Ketua Bergilir OPEC menyatakan, hingga tahun 2012, kesanggupan produksi minyak negara-negara anggota OPEC akan bertambah 5 juta barel per hari.

Chakib dalam wawancara dengan wartawan suatu majalah Inggris mengatakan, bahwa sebagian besar pertambahan minyak mentah dihasilkan dari Aljazair, Libia dan Arab Saudi. Dikatakannya, negara-negara anggota OPEC secara merata mengharapkan mengeksploitasi ladang minyak yang baru, agar meningkatkan kesanggupan produksi minyak lebih lanjut.

(http://indonesian.cri.cn/1/2008/05/15/1@81627.htm)

 

Tinggalkan sebuah Komentar

Kanselir Schröder puji reformasi di Aljazair

Mei 19, 2008 pada 1:01 am (Kawasan Eropa dan Australia)

ALJIR: Kanselir Jerman Gerhard Schröder memuji reformasi yang dilakukan Aljazair dan mengatakan untuk terus melanjutkan langkah menuju demokrasi dan mengembangkan ekonomi pasar. Untuk upayanya itu pemerintah Jerman bersedia memberikan dukungan, kata Schröder kepada Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika pada akhir kunjungannya di Aljazair. Kanselir terutama memuji keberhasilan Bouteflika dalam mengakhiri konflik dengan kelompok ekstremis Islam. Investasi Jerman di Aljazair hanya dapat diharapkan jika kondisi di negara itu semakin baik. Bouteflika menjanjikan, negaranya akan melanjutkan upaya pengembangan menuju ekonomi pasar. Proses ini akan terus berjalan. Dalam kunjungan ke Aljazair ini Kanselir Schröder didampingi sekitar 25 manajer dari perusahaan Jerman ternama.

Tinggalkan sebuah Komentar

Duta Besar Aljazair, Hamza Yahia-Cherif

Mei 19, 2008 pada 12:58 am (Kawasan Asia)

Jakarta – Indonesia, bagi Duta Besar Aljazair Hamza Yahia-Cherif, sudah dikenalnya sejak masa kecil. “Indonesia, bagi saya, saat masih anak-anak, adalah simbol perjuangan melawan kolonialisme dan keadilan,” katanya saat ditemui SH, Selasa (6/11). Setahun setelah Konferensi Asia Afrika 1955, Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia berkunjung ke Aljazair. Presiden Soekarno yang dikenal rakyat Aljazair sebagai “Ahmed Sukarno” memberikan inspirasi perjuangan untuk merdeka.
“Indonesia menerima Aljazair yang waktu itu belum merdeka untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955,” kata Cherif.
Sekarang bagi Cherif, Indonesia adalah simbol, negara yang berhasil dalam transisi demokrasi dan berperan dalam arena internasional, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat Indonesia menjadi negara yang sangat dihormati di arena internasional. “Indonesia anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, dan anggota dari tujuh atau delapan lembaga PBB, yang merefleksikan betapa Indonesia dilihat di arena internasional saat ini,” kata Cherif.
Secara pribadi, dia sangat menyukai suasana Jakarta di saat libur Lebaran. Bahkan, Jakarta dianggap kota yang paling cantik di dunia saat Idul Fitri. “Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, terutama di hari-hari Lebaran,” katanya yang mengaku saat Idul Fitri antara rumahnya di Pondok Indah dan kantornya di Kuningan dapat ditempuh dalam 15 menit, bukan dua jam seperti biasanya.
Selama tiga tahun menjadi duta besar di Indonesia, Cherif pernah mengunjungi Medan, Lombok, Bali, Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Kota Kembang di Jawa Barat tersebut bahkan dikunjunginya berkali-kali. Menurutnya, suasana Kota Bandung mirip dengan kampung halamannya, Setif. “Saat saya berjalan di Jalan Asia Afrika, saya merasa berjalan di Setif,” katanya. Bahkan, saat kerabatnya berkunjung ke Indonesia, dia mengajak mereka ke Bandung untuk memperlihatkan betapa miripnya kedua kota tersebut.
Karena kedua kota tersebut memiliki banyak persamaan, Cherif kini mengajukan inisiatif untuk membentuk program kemitraan “Kota Kembar” (sister city), antara Bandung dan Setif. Selain banyaknya kemiripan suasana dan bangunannya, kota kelahiran Hamza, Setif, merupakan awal perjuangan bangsa Aljazair dalam merebut kemerdekaan dari Prancis. “Pada 8 Mei 1945 dalam aksi demonstrasi di Setif, lebih dari 100.000 warga, anak-anak dan perempuan meninggal dunia oleh tentara Prancis, sementara di Bandung, merupakan awal perjuangan banyak bangsa Asia Afrika untuk merdeka,” paparnya.Komisi Bersama
Hubungan bilateral Indonesia dan Aljazair secara politik tengah berjalan sangat baik. Bahkan, kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara berencana membentuk Komisi Bersama pada awal tahun depan. Maka Cherif tengah berinisiatif mengajak para pengusaha Indonesia untuk mengunjungi Aljazair. “Duta Besar (Indonesia) Yuli Mumpuni akan berusaha menarik minat pengusaha Indonesia ke Aljazair. Saya juga akan mengundang mereka hanya untuk berkunjung dan melihat-lihat keindahan Aljazair,” kata Cherif.
Menurutnya, jika kedua pihak telah mengenal maka hubungan-hubungan yang lain akan cepat berkembang. Dubes Hamza mengungkapkan Pertamina dan perusahaan minyak Aljazair, Sonatrac akan menegosiasikan beberapa kontrak dalam waktu dekat. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto juga mengundang menteri Aljazair ke Indonesia. (natalia santi)

 
 

 

 

Tinggalkan sebuah Komentar

Telaah Ulang Perjanjian Aljazair 1975

Mei 19, 2008 pada 12:39 am (Kawasan timur rengah dan Afrika, interaksi Internasional)

Kantor Kepresidenan Irak, akhirnya menarik kembali pernyataan Presiden Irak Jalal Talabani yang sempat menyebut perjanjian Aljazair 1975 sudah tidak berlaku lagi. Dalam keterangan resminya itu, Kantor Kepresidenan Irak menegaskan, perjanjian Iran-Irak tahun 1975 masih berlaku dan sesuai dengan kesepakatan internasional, perjanjian bilateral tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Pekan lalu, Presiden Irak Jalal Talabani, dalam wawancaranya dengan koran Al-Hayat, cetakan London, mengklaim, perjanjian Aljazair tahun 1975 yang ditandatangani oleh Rezim Iran dan Irak sebelumnya, menurut pemerintahan Irak saat ini sudah kadaluarsa. Namun dua hari setelah itu, Presiden Talabani, ternyata mengulang kembali klaim sepihaknya tersebut di kota Sulaymaniyah, Irak. Talabani beralasan, perjanjian Aljazair tahun 1975 tidak berlaku lagi karena para penandatangan perjanjian tersebut, yaitu: Rezim Shah Iran dan Rezim Ba’ats Irak sudah tumbang. Menurutnya, perjanjian tersebut bertentangan dengan aspirasi para pejuang anti-Saddam di kala itu, yang saat ini memegang kekuasaan di Irak.

Mereaksi klaim kontroversial presiden Irak tersebut, Pemerintah Republik Islam Iran menanggapinya dengan kepala dingin. Mendengar penyataan sepihak Presiden Talabani, Menlu Iran, Manochehr Mottaki yang tengah berkunjung ke Bahrain, dalam konfrensi persnya di Manama, ibu kota Bahrain, menegaskan, Perjanjian Aljazair Tahun 1975, masih berlaku dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Menurut Mottaki, Perjanjian Aljazair 1975, merupakan dokumen internasional yang telah dicatat resmi di PBB. Perjanjian ini secara hukum memiliki kekuatan yuridis yang pasti. Mottaki menambahkan pula, kekuatan hukum perjanjian antar negara tidak bisa hilang begitu saja dengan pergantian rezim yang berkuasa.

Sementara itu, Jubir Deplu Republik Islam Iran, Mohammad Ali Hoseini, menilai pernyataan kontroversial Presiden Irak tersebut tidak memiliki landasan hukum. Hoseini menegaskan, Perjanjian Aljazair Tahun 1975, merupakan pijakan dasar persahabatan bilateral dan penguat hubungan Iran dan Irak. Hubungan kedua negara hanya bisa dimungkinkan berdasarkan perjajian tersebut.

Dirilisnya keterangan resmi Kantor Kepresidenan Irak tersebut, yang menegaskan kembali kekuatan hukum Perjanjian Aljazair Tahun 1975, sepertinya merupakan itikad baik presiden Talabani untuk mengakhiri polemik mengenai masalah ini. Sebelumnya, sejumlah pejabat tinggi Irak juga pernah melontarkan pernyataan serupa. Menurut Wakil Menlu Irak, Mohammed Al-Haj, meski Perjanjian Aljazair Tahun 1975 penting, namun bagi Irak, perjanjian tersebut sudah invalid.

Untuk membahas lebih jauh masalah perjanjian bilateral Iran-Irak yang dikenal dengan Perjanjian Aljazair Tahun 1975 ini, ada baiknya kita simak kembali sejarah perjanjian tersebut. Pasca runtuhnya imperium Ottoman, sebagian besar wilayah kekuasaanya, direbut oleh Inggris. Salah satunya adalah wilayah yang meliputi bagian barat perbatasan Iran hingga Laut Mediterania. Sementara Irak adalah sisi timur wilayah tersebut.

Dinasti Hashimi, salah satu penguasa paling berpengaruh di Arab, mendirikan sejumlah pemerintahan kesultanan di berbagai kawasan wilayah tersebut dengan bantuan Inggris, termasuk di Irak. Kerajaan Yordania saat ini, adalah pewaris terakhir dinasti Hashimi yang masih bertahan. Setelah rezim kerajaan Irak tumbang, para penguasa Irak menerapkan kebijakan konfrontatif dengan Iran. Pasca meletusnya Revolusi Islam Iran, kebijakan konfrontatif tersebut terus dilanjutkan oleh Rezim Saddam. Batas-batas negara pasca tumbangnya imperium Ottoman di kawasan Timur Tengah, sebagian besar belum jelas bahkan terkadang menimbulkan silang sengketa.

Salah satu kasus sengketa perbatasan ini adalah sengketa garis batas Iran dan Irak di sungai Arvand-Rud. Pemerintahan Irak di masa kekuasaan Hasan Al-Bakr, berusaha mengubah garis batas negaranya di sungai Arvand dengan melancarkan agresi militer. Namun agresi militer Irak itu gagal dan menelan kekalahan. Setelah kekalahan ini, akhirnya Rezim Irak di saat itu, mengakui bahwa garis perbatasan air Iran dan Irak ditarik dari titik terdalam sungai Arvand. Akhirnya, pada tahun 1975, melalui mediasi Presiden Hawari Boumedian, presiden Aljazair waktu itu, kesepakatan penetapan garis batas Iran dan Irak ditandatangani di Aljiers, ibukota Aljazair. Karena itu, perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Aljazair Tahun 1975.

Perjanjian Aljazair ditetapkan berdasarkan hukum internasional dan Konvensi Wina Tahun 1965. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dan diubah secara sepihak. Namun pada tahun 1980, Saddam penguasa Irak di masa itu, merobek-robek dokumen perjanjian tersebut di depan kamera televisi lantas menggelar perang delapan tahun melawan Iran. Meski Irak mengalami kekalahan dalam perang yang dipaksakannya selama delapan tahun terhadap Iran, namun Rezim Saddam tetap tidak mau mengakui perjanjian Aljazair. Anehnya, setelah Saddam menjajah Kuwait pada tahun 1990, Saddam akhirnya mengakui perjanjian Aljazair sebagai dokumen resmi untuk menetapkan perbatasan air Iran dan Irak.

Melihat latar belakang Perjanjian Aljazair Tahun 1975 tadi, tentu saja perjanjian ini memiliki nilai penting bagi keberlangsungan hubungan Iran dan Irak, termasuk dengan pemerintahan Irak di bawah pimpinan Presiden Jalal Talabani saat ini. Perlu diingat juga, Presiden Talabani adalah salah seorang pakar hukum yang berpengaruh di kawasan, bisa dipastikan ia sangat mengerti dengan landasan hukum perjanjian Aljazair. Pernyataan Presiden Talabani dan sejumlah pejabat tinggi Irak yang menganggap perjanjian tahun 1975 sudah invalid, sama sekali tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan semangat persahabatan yang dijalin Tehran-Baghdad saat ini. Presiden Irak mengerti betul bahwa tatanan hukum internasional dibangun berdasarkan berbagai perjanjian bilateral, regional dan internasional. Begitu pula dengan Perjanjian Aljazair 1975, perjanjian ini adalah bagian dari tatanan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, termasuk hubungan Iran dan Irak.

Perjanjian bilateral, hanya bisa diubah dan dibatalkan dengan kesepakatan dua belah negara yang menandatanganinya. Pandangan sepihak tidak akan mempengaruhi keabsahan hukum perjanjian tersebut. Republik Islam Iran dan Rezim Ba’ats Irak juga pernah menandatangani Resolusi 597 PBB mengenai penghentian perang Iran-Irak. Adanya keraguan terhadap kekuatan hukum Perjanjian Aljazair 1975 bisa dianggap sebagai pelanggaran secara tidak langsung terhadap Resolusi 597 PBB. Pasalnya, resolusi tersebut juga menjadikan Perjanjian Aljazair sebagai acuan hukum.

Namun begitu, Republik Islam Iran tetap menanggapi klaim sepihak presiden Irak tersebut secara bijaksana. Tehran tidak menghendaki terjadinya polemik yang berkepanjangan mengenai masalah ini yang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Di sisi lain, keterangan resmi kantor kepresidenan Irak yang menarik kembali pernyataan Presiden Talabani yang menganggap invalid Perjanjian Aljazair, merupakan itikad baik Baghdad untuk mengakhiri perdebatan.

Sejatinya, keberadaan negara Irak lahir berdasarkan kesepakatan internasional pasca runtuhnya imperium Ottoman, antara Turki dan lembaga-lembaga internasional. Karena itu, Tehran berharap, Presiden Irak agar lebih hati-hati dalam mengomentari masalah hukum Perjanjian Aljazair 1975. Perdebatan politik mengenai masalah ini, pada dasarnya akan merugikan hubungan baik Iran-Irak. Bahkan bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk merusak stabilitas dan perdamaian di Teluk Persia. Situasi sensitif kawasan Timur Tengah dan Teluk Persia saat ini memerlukan kekompakan dan solidaritas negara-negara regional yang lebih kokoh. Karena itu, segala bentuk langkah yang bisa mengganggu hubungan baik negara-negara di kawasan, harus sebisa mungkin dihindari. Langkah semacam itu hanya akan menguntungkan imperialis dunia yang ingin menguasai kawasan ini, dan merugikan situasi damai dan stabil di kawasan.

Tinggalkan sebuah Komentar

kedutaan denmark di aljazair ditutup

Mei 12, 2008 pada 5:02 pm (pRofil weeKly)

Kantor berita AFP melaporkan, menyusul penutupan kedutaan besarnya di Afganistan dan Aljazair karena alasan ancaman keamanan, Denmark kemungkinan akan menutup sementara kedutaan besarnya di seluruh dunia.
Media-media Denmark Februari lalu kembali memuat karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang direaksi keras oleh umat Islam sedunia. [irb/cha/www.hidayatullah.com]

Tinggalkan sebuah Komentar

diplomasi aljazair

Mei 12, 2008 pada 5:02 pm (Diplomasi)

Meski kerap dirundung pertikaian, Aljazair punya pengaruh diplomasi kuat di kawasan afrika dan timur tengah. aljazair pernah diminta Iran menjadi negosiator dengan Amerika Serikat dalam kasus penyanderaan 52 warga AS di Iran pada 1980. Aljazair juga dikenal sebagai pendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina.
Meski menyebut dirinya sebagai negara yang sudah menjalankan demokrasi, baik Aljazair, Mesir, maupun Etiopia baru menjalankan demokrasi itu seperti kita pernah menjalaninya pada masa pemerintahan Orde Baru dulu. Bagi negara-negara barat, Aljazair di masa transisi ini lebih baik melaksanakan sistem demokrasi meskipun belum maksimal dengan pengawalan militer yang kuat, daripada dihinggapi situasi tidak stabil yang menyemai tumbuhnya gerakan Islam radikal dan pada gilirannya mengancam kepentingan negara-negara Barat. Rakyat Aljazair yang memberi suara perpanjangan jabatan kepada Presiden Bouteflika tentu berharap ada kesinambungan program reformasi yang telah bergulir sejak periode jabatan pertamanya dengan memanfaatkan kestabilan harga minyak dan gas yang telah memperkuat cadangan devisa negara hingga mencapai 21,5 miliar dollar AS pada akhir tahun 2003.
Prioritas hubungan luar negeri Aljazair mendatang diperkirakan difokuskan pada usaha menggerakkan kembali UMA sebagai organisasi yang strategis dalam menggalang persatuan dan kerja sama di tingkat regional. Prioritas lain adalah menggalang dan mengembangkan hubungan internasional dengan negara-negara Liga Arab, Afrika (African Union/AU), Mediterania, negara-negara Barat (UE, Amerika Serikat, dan Kanada), dan negara-negara berkembang lainnya di Asia dan Amerika Latin, disamping menggalang kerja sama di forum internasional, seperti kerja samaSelatan-Selatan pada GNB, G-15, G-77, OKI, dan lain-lain.
Aljazair juga mempunyai prioritas lain dalam hubungan luar negerinya, yaitu memainkan peranan dalam forum internasional guna memulihkan citra dan kredibilitas Aljazair di mata internasional, khususnya di mata negara-negara Barat, akibat aksi-aksi gangguan keamanan atau aksi teroris di dalam negeri. Aljazair selalu menyatakan dalam berbagai forum internasional mengenai perlunya pemberantasan terorisme melalui kerja sama internasional.
Selain itu, Aljazair juga telah mulai membuka diri. Bahkan, mengundang para peninjau internasional yang ingin melihat secara langsung situasi di Aljazair. Negara, organisasi internasional, dan LSM yang telah berkunjung keAljazair sejak tahun 1998 antara lain delegasi Troika Uni Eropa yang terdiri dari Inggris, Austria, dan Luksemburg; Parlemen Eropa “A panel of eminent personalities” sebagai misi informasi Eropa, dan Amnesty Internasional.

Tinggalkan sebuah Komentar