Dari beberapa data yang saya peroleh menjelaskan bahwa Aljazair adalah negara otoritarian dengan hanya satu partai politik, Front Pembebasan Nasional (FLN). Aljazair mengalami krisis ekonomi yang serius pada pertengahan 1980-an akibat dampak krisis ekonomi dunia yang diperburuk oleh jatuhnya harga minyak di pasar internasional. Padahal 90 persen lebih ekspor Aljazair berupa minyak dan produk terkait lainnya. Kegagalan ekonomi yang dijalankan pemerintah, utang nasional yang membesar, angka inflasi dan pengangguran yang tinggi, memberi dampak yang buruk bagi industrialisasi, pertanian, serta pelayanan publik dan sosial.
Pada Oktober 1991, Aljzair dilanda protes jalanan besar-besaran serta kerusuhan pangan. Gelombang demonstrasi rakyat berlangsung di seluruh negeri. Dimulai di Aljir, ibukota negara di Afrika Utara ini, demonstrasi itu dengan cepat menyebar ke banyak kota besar yang lain, termasuk Oran dan Constantine. Pemerintahan Presiden Benjedid kemudian menjanjikan kebebasan politik yang lebih besar dan demokrasi untuk menanggapi ketidakpuasan rakyat. Reformasi politik yang dilakukan Benjedid mencakup revisi konstitusi dan pada than 1989, revisi yang menghapus tradisi sosialis Aljazair. Langkah ini mengakhiri monopoli FLN atas negara dan mengubah Aljazair menjadi negara satu partai menjadi sistem politik multipartai yang kompetitif.
Pada 26 Desember 1991, Aljazair menyelenggarakan pemilu parlemen multipartai yang pertama sepanjang 33 tahun usianya. Pemerintah dan FLN maju ke pemilu dengan banyak keuntungan melalui pembagian distrik-distrik pemilihan yang menguntungkan FLN, mengontrol lembaga-lembaga negara, dan penahanan dua orang pemimpin Front Penyelamat Islam (FIS) yakni Al Madnai dan Belhadj serta 5000 pendukung mereka. Namun toh, dengan tingkat partisipasi pemilu sebanyak 51 persen, FIS berhasil memenangkan 47,5 persen suara atau 188 dari 231 kursi dalam putaran pertama pemilu. Rival terdekatnya, Front Kekuatan Sosialis, hanya mampu meraih 26 kursi. FLN terpuruk habis dengan 16 kursi saja. Sisa kursi yang seluruhnya 430 akan ditentukan dalam pemilu putaran kedua pada Januari 1992.
Dengan dalih mempertahankan keamanan dan stabilitas negara, pada tanggal 12 Januri 1992, hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara, militer Aljazair melakukan intervensi, yang sebenarnya kudeta, untuk mencegah FIS meraih kekuasaan yang mereka peroleh dengan jalan demokratis. Militer memaksa Presiden Benjedid, yang dikhawatirkan telah menerima kemenangan FIS dalam pemilu dan ingin mengadakan perjanjian permbagian kekuasaan dengan FIS, untuk meletakkan jabatan. Militer kemudian menunjuk sebuah boneka Dewan Negara atau Dewan Keamanan Tertinggi untuk memerintah. Pemilu sebagai praktik demokrasi telah dilibas dan proses penindasan besar-besaran terhadap FIS dimulai. Aljazair adalah kasus jelas yang memerpilhatkan sikap double-standar negara-negara Barat. Mereka gembar-gembor sebagai pendekar pelindung demokrasi ini cuma omongan saja. Beberapa tahun yang lalu, diadakan
*pemilihan umum* pendahuluan di Aljazair. Partai Islam menang. Tiba-tiba pihak militer Aljazair membatalkan hasil pemilu ini. Apakah pihak militer ini bertindak demikian atas inisiatif sendiri ? Ada kemungkinan mereka sebenarnya cuma alat dari pihak luar. Baratpun diam-diam saja melihat hal ini. Pura-pura tidak tahu. As terutama Akhirnya terjadi perang antara mujahidin dan pihak militer Aljazair .
